Les Spesialis Terinjak

December 16, 2008 at 4:45 pm Leave a comment

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyebarluaskan informasi dengan media yang tersedia (pasal 28F amandemen II UUD 1945).

Begitulah bunyi dasar hukum yang menjamin kebebasan informasi dinegara ini. Setiap orang diberi hak yang sama untuk berkomunikasi. Namun, setiap pesan komunikasi akan menimbulkan dampak negative dan positif terhadap orang lain. Hukum komunikasi kemudian dibangun sebagai alat yang mengatur bagaimana kebebasan dan tanggung jawab dalam proses penyampaian pesan antar manusia. Petimbangannya sudah jelas, agar ada keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.

Media massa sebagai alat komunikasi publik merupakan jembatan perputaran informasi. Didalamnya terdapat kegiatan pers yang mengumpulkan informasi dan kemudian menyebarluaskannya kepada publik. Pers kemdian berubah bukan hanya sekedar menjadi profesi penyedia informasi tetapi menjadi alat pengawasan jalannya roda keNegaraan. Olehnya, pers kemudian dikatakan elemen ke empat demokrasi. Tetapi, bagaimana jadinya ketika undang-undang pers kembali diinjak?

Inilah yang terjadi beberapa waktu silam. Ketika kapolda sulselbar Irjen Pol. Sisno Adiwinoto dalam beberapa kesempatan berbicara di depan umum mengatakan, bahwa publik yang dirugikan oleh pemberitan media massa bisa langsung melaporkan wartawan ke polisi untuk dikenai pasal pidana, tanpa harus menempuh mekanisme hak jawab atau menulis surat pembaca. Ucapan Sisno itu kemudian mendapat kecaman dari para jurnalis karena dianggap sebagai pernyataan yang mendeskreditkan profesi jurnalis. Profesi ini seolah-olah menjadi profesi yang menakutkan untuk menjadi pilihan.

Pernyataan Kapolda Sulselbar itu kemudian memicu protes mereka yang berprofesi sebagai wartawan. mantan wartawan Metro TV Makassar Upi Asmaradana yang memimpin kampanye Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi menyebut ucapan itu sebagai upaya polisi mengkriminalkan profesi jurnalis dan tidak sesuai dengan UU Pers Nomor 40/1999 yang mengatur hak jawab dalam sengketa pemberitaan pers. Silang pendapat antara Upi Asmaradana dengan Kapolda Sulselbar Irjen Pol. Sisno Adiwinoto ini kemudian berujung pada pemeriksaan Upi sebagai saksi, dan belakangan sebagai tersangka dengan tuduhan telah mengadu, memfitnah, dan menghina melalui tulisan di muka umum. Upi pun dijerat dengan pasal berlapis pada KUHP.

Ditinjau secara sosiologis politis, tindakan Polda Sulsel-Bar itu tidak memiliki landasan hukum. Pasalnya, sebagaimana warga negara lainnya, Upi juga memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat. Kapolda Sulselbar tidak bertindak proporsional dan menggunakan kekuasaannya untuk menekan jurnalis atau anggota masyarakat yang menjalankan hak konstitusionalnya serta tidak memenuhi Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999 sebagai les spesialis.

Dalam kasus ini kemungkinan terjadi penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Hal tersebut, karena Kapolda berstatus rangkap dalam kasus ini, dimana Kapolda menjadi pelapor, penyidik, dan juga sekaligus menjadi saksi. Independensi kapolda patut dipertanyakan, sebab pelaporan kasus membawa elemen-elemen kepolisian Negara.

Diluar kasus sengketa tersebut, patut pula dipertanyakan, apakah mereka yang berprofesi sebagai jurnalis telah memenuhi undang-undang pers. Sebab, tidak sedikit kasus pemberitaan yang telah mencederai publik. Berbagai distorsi berita, fakta palsu, penyajian one side, informasi fulgar, jurnalistik koboi, penerimaan upeti, penyalahgunaan profesi hingga pembunuhan karakter terjadi melalui pena jurnalis.

Publik juga mulai gerah terhadap jurnalis yang tidak professional serta tidak memenuhi hak publik dalam memberikan hak jawab dan koreksi pemberitaan yang melenceng dari fakta. berbagai permohonan hak jawab tidak ditanggapi dengan serius oleh jurnalis. Kalaupun ditanggapi, kolom serta halaman yang disediakan jauh lebih kecil dari ukuran kolom pemberitaan yang dikoreksi serta tidak pada halaman yang semestinya.

Timpang memang ketika jurnalis hanya menjadikan undang-undang pers sebagai senjata ampuh melumpuhkan lawan. Pers seakan jauh dari pablik dengan menjadi menara gading bersama agenda settingnya. Lalu, pantaskah jurnalis menuntut hak ketika kewajiban belum terpenuhi? Adilkah ketika jurnalis mengagungkan les spesialis undang-undang pers sekaligus menginjaknya?

Sepatutnya jurnalis menjawabnya.

Entry filed under: Rembesan isi kepalaku. Tags: , .

text lamp on after effects (video tutorial) membuat animasi dengan Adobe Premiere

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


giez twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

Categories

arsip

identify

Feeds


%d bloggers like this: